Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat selanjutnya di singkat FKPM

Merupakan wadah Kerjasama kemitraan antara Polisi dan Masyarakat  untuk memecahkan persoalan sosial yang dapat berakibat menjadi gangguan Kamtibmas.

Hubungan Kemitraan yang diharapkan 

Hubungan Masyarakat dengan Polri dalam FKPM dilandasi dengan rasa saling mempercayai dalam pencegahan kejahatan merupakan suatu komitmen sinergitas kinerja dengan tanpa mengabaikan ketentuan yang mengatur

Hubungan kemitraan Polisi dan Masyarakat sebagai fungsi control (pengawasan) Polisi dan Masyarakat pada aktifitas yang terkait dengan peran masing-masing dalam membangun situasi dan kondisi masyarakat yang tertib dan teratur sebagai dambaan bersama guna meningkatkan kesejahtraan masyarakat

Hubungan kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam rangka take and give akuntabilitas dimana pertanggung jawaban kegiatan bagi polisi tidak hanya diberikan kepada pimpinannya saja melainkan juga kepada masyarakat. begitu pula pertanggung jawaban partisipasi masyarakat diberikan kepada Polisi yang kesemuanya demi kepentingan Umum.

Hubungan kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam FKPM  pada pemberian pelayanan terbatas kepada masyarakat umum dilingkungannya  terkait dengan kebutuhan rasa aman, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat yang dapat dilakukan secara bersama – sama dengan batasan kewenangan yang diperbolehkan berdasarkan hukum  untuk masyarakat dapat memberikan bantuan untuk menciptakan kamtibmas.   

Hubungan kemitraan  Polisi dan Masyarakat dengan saling memberi informasi terhadap hal – hal yang dapat membantu kelancaran tugas polri dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan  kepada masyarakat.

Hubungan kemitraan Polisi dan masyarakat dengan saling bahu membahu mengatasi kesulitan  yang dihadapi oleh polisi maupun  masyarakat  dengan penuh kesadaran demi kepentingan bersama .

Hubungan kemitraan Polisi dan masyarakat dalam  FKPM dengan instansi pemerintah / non pemerintah dilatar belakangi adanya pencapaian target keberhasilan yang dilakukan secara bersama – sama  yang saling menguntungkan sesuai dengan tujuan bersama bebas pengaruh dan kepentingan  politik individu/ kelompok.

Hubungan kemitraan Polisi dan Masyarakat dengan prinsip  “ dapat memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah dengan tanpa menimbulkan masalah “

PERSYARATAN REKOMENDASI BUJP

1. Mengajukan surat permohonan ( Sebutkan bidang Usahanya), ditujukan kepada Yth. Kapolda Jabar up. Dir  Binmas
2. Melampirkan :

a. Company Profile
b. Akte pendirian / Perubahan Badan Usaha (mencantumkan Bidang Usaha jasa Pengamanan)
c. Daftar Personel (Biodata)/Pejbat Perusahaan
d. Daftar Riwayat Hidup Pejabat
e. Struktur Organisasi
f. Poto Copy NPWP
g. Poto Copy SIUP
h. Poto Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan
i. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Wilayah Jabar (Dari kantor Kel/Desa diketahui kecamatan setempat)
j. Surat Pernyataan tidak menggunakan Tenaga Asing (Materai 6000)
k. Poto Copy KTP Dir/Pimpinan Perusahaan
l. Surat Ijin menggunakan tenaga Asing (Dari Depnaker)
m. Surat keterangan Sanggup mentaati penggunaan seragam satpam sesuai ketentuan yang berlaku (Materai 6000)
n. Surat keterangan sebagai Anggota ABUJAPI Jabar (Khusus perpanjangan )
o. Surat Laporan Semester (khusus perpanjangan)

Sasaran Prioritas Dit Binmas Polda Jabar

1. Mengembangkan program Lodaya Kemitraan dalam rangka Jabar Kondusif melalui Binmas Pioneer
2. Menyelenggarakan pembinaan kepada FKPM melalui pembinaan teknis operasional FKPM yang sudah terbentuk agar mampu berpartisipasi aktif bersama Bhabinkamtibmas/petugas Polmas dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah sosial yang mengganggu kamtibmas di lingkungannya.  
3. Intensifikasi tugas Bhabinkamtibmas/ petugas Polmas dalam rangka memelihara stabilitas Kamtibmas diwilayah hukum jajaran Polda Jabar.
4. Pembinaan Saka Bhayangkara melalui pelatihan instruktur dan pamong Saka Bhayangkara serta terbentuknya Pimpinan Saka Bhayangkara Rantinng (tingkat Polsek 
5. Pengkajian Program Polmas Satuan kewilayahan melalui baraya urang / Sejuta kawan sebagai cermin dari kearaifan lokal.
6. Pembinaan dan pengembangan petugas keamanan (Satpam) dan bentuk-bentuk Kamswakarsa lainnya.
7. Pembinaan dan Pengembangan Sistem keamanan lingkungan.
8. Melakukan pengawasan terhadap bentuk-bentuk pengamanan   swakarsa yang diselenggarakan masyarakat melalui survey dan atau audit terhadap BUJP maupun pengguna jasa satpam. 
9. Menyelenggarakan pembinaan kepada Polsus melalui pelatihan fungsi teknis kepolisian terbatas. 
10. Memberdayakan dan membina potensi masyarakat dalam rangka membantu menciptakan kamtibmas yang kondusip.
11. Membangun kemitraan dan mengembangkan kerjasama keamanan dan ketertiban dengan semua pihak untuk mendapatkan dukungan positif dari semua pihak.
12. Melaksanakan dan memberikan analisa evaluasi terhadap Program Sejuta Kawan dijajaran Polda Jabar 
13. Melaksanakan pembinaan dan penertiban terhadap BUJP dan Pengguna satpam dari kegiatan-kegiatan yang illegal.